BANTEN – Bantencom
Proyek pemeliharaan ruas jalan Pandeglang-Saketi-Labuan disoal sejumlah kalangan. Selain permasalahan hasil pekerjaan yang dianggap mudah rusak kembali, kegiatan yang seharusnya selesai tahun 2022, hingga awal tahun ini masih terlihat dikerjakan.
Seperti disampaikan Yudhi TIS, Aktivis Pemerhati Pembangunan menyatakan, bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan Pandeglang-Saketi-Labuan ini diduga mengunakan material yang tidak sesuai standar. Menurut Yudhi hal ini terlihat dari rusaknya kembali hasil pekerjaan tambal sulam yang sudah dikerjakan. “Hampir semua pekerjaan tambal sulam, sudah berlubang kembali. Padahal belum lama dikerjakan,” ucapnya.
Selain itu, dia menilai, pekerjaan pemulihan badan jalan (layer) yang didanai melalui APBN ini terkesan hanya asal jadi. Ini terlihat dari tipisnya penambahan aspal pada permukaan jalan. “Seperti pada pengerjaan yang terdapat di depan kantor desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran. Selain tipis, aspal yang lama masih terlihat meskipun samar, selain itu jalan tersebut tidak dibuat marka jalan, sebagaimana pekerjaan jalan lainnya,” papar dia.
Yudhi juga menambahkan, hingga awal tahun ini, pada sejumlah titik terlihat masih banyak material menumpuk di pinggir jalan, yang artinya masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Bahkan, lanjutnya, kemarin (2/1) terlihat masih ada sejumlah pekerja di ruas jalan yang tengah menyelesaikan pekerjaan.
“Di Saketi, masih ada kegiatan perbaikan jembatan, begitu pun di wilayah lainnya, masih banyak pekerja yang melakukan penanganan jalan,” ungkapnya.
Sementara itu Anwar, Pejabat Pembuat Komitmen S 01 Provinsi Banten, sebagai pemilik kegiatan tersebut mengatakan bahwa pada ruas yang menjadi tanggungjawabnya tersebut, semua lubang sudah ditambal dan diperbaiki.
“Tapi karena curah hujan yang cukup tinggi, jalan tersebut berlubang kembali. Saya juga sempat ditegur oleh Pak Direktur (Dirjen Bina Marga-red) terkait kondisi ini,” ucapnya.
Kata dia, buruknya kualitas pekerjaan ini, bisa jadi disebabkan oleh penawaran yang diajukan kontraktor, yang terlalu rendah. Kata Anwar, hal ini memang sering terjadi dalam proyek APBN, dimana rekanan memangkas kegiatan pemeliharaan minor, guna menekan harga saat melakukan penawaran pada proses lelang proyek.
“Konsekuensinya yah seperti yang terjadi saat ini. Tapi yang jelas untuk pekerjaan utamanya sudah dikerjakan dengan baik,” jelasnya.
Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2022 kemarin, Pemerintah Pusat, melalui Satuan Kerja TP-SKPD pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, mengelentorkan dana sebesar Rp19 Miliar, terkontrak Rp15.498.706.000. Uang tersebut diperuntukkan guna membiayai kegiatan Preservasi (Pemeliharaan) Pandeglang-Saketi-Simpang Labuan. (Pay)