Merubah Stigma dan Norma Sosial Mampu Kurangi KDRT di Pandeglang

Opini oleh Via Nuraida Mahasiswi Unpam Serang
Serang, bantencom – Perosalan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk di wilayah Pandeglang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT terkait dengan masalah ekonomi antara lain:

Kemiskinan dan Kesulitan Finansial: Ketika anggota keluarga menghadapi kesulitan ekonomi, seperti pengangguran atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, ketegangan dalam rumah tangga dapat meningkat. Perasaan frustasi dan kecemasan dapat menyebabkan perilaku agresif, baik verbal maupun fisik.
Ketergantungan Ekonomi: Dalam beberapa kasus, satu pihak, terutama perempuan, mungkin sangat bergantung pada pendapatan pasangannya, yang dapat memunculkan ketidakberdayaan. Ketika pasangan yang menjadi pencari nafkah menghadapi stres ekonomi, ini bisa berujung pada kekerasan.
Peran Gender Tradisional: Dalam budaya patriarkal yang masih ada di beberapa daerah, termasuk Pandeglang, peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dapat memberi tekanan sosial yang besar. Ketika laki-laki merasa gagal memenuhi harapan tersebut, ia bisa mengalihkan frustrasi kepada anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.
Stigma dan Norma Sosial: Di daerah pedesaan, termasuk Pandeglang, norma sosial yang lebih konservatif sering kali menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi dan bukan masalah sosial yang harus ditangani. Hal ini menghalangi korban untuk mencari bantuan, dan memperburuk masalah.
Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan Ekonomi: Banyak keluarga yang tidak memiliki keterampilan ekonomi yang memadai, baik dalam manajemen keuangan atau keterampilan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kurangnya pendidikan ekonomi ini sering kali menyebabkan konflik dalam rumah tangga.
Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya menargetkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga melibatkan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesadaran sosial di tingkat masyarakat.

Related posts

Kadis PUPR dan Biro Adpim Provinsi Banten Paparkan Program Bang Andra

Pemerintah Gratiskan 1,35 Juta Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil di Tahun 2026

Mengenal Yudi Budi Wiboeo, dari Aktifis Jadi Pimpinan DPRD Bante

Situs web ini menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Kami akan menganggap Anda baik-baik saja dengan ini, tetapi Anda dapat memilih keluar jika diinginkan. Read More