Serang, bantencom – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) kembali menilai pengelolaan Keuangan Provinsi Banten ketungkat yang paling rendah atau tidak memberikan tanggapan. Pengelolaan pemerintah Provinsi Banten yang dipimpin oleh Rano Karno hingga kini masih dinilai gagal.
Dalam konfrensi persnya si doel mengaku bahwa posisi banten seperti dalam suasana keruh seperti dalam lumpur.
“Kita sedang berusaha keluar dari lumpur itu peribahasa yang menggambarkan situasi banten saat ini karena penilain dari BPK masih sama seperti tahun lalu yaitu under disclaimer atau tidak mendapat tanggapan”
Lebih lanjut Rano mengatakan bahwa SDM yang menguasai bidang Akuntansi di Provinsi Banten masih sedikit hanya sekitar 52 orang sementara kebut
Sementara itu perwakilan Anggota 5 BPK-RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa penilaian BPK sudah seauai apa adanya. Penilain terhadap Provinsi Banten masih ditingkat terendah karena masih banyak temuan yang terjadi. Sedikitnya empat persyaratan mutlak yang harus dipenuhi suatu daerah jika ingin mendapatkan nilai Wajar Dengan Persyaratan ( WDP) atau Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) yaitu:
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi.
2. Kecukupan Pengungkapan.
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan.
4. Efektifitas siatem pengendalian intern.
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi.
2. Kecukupan Pengungkapan.
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan.
4. Efektifitas siatem pengendalian intern.
“BPK Menilai disclaimer terhadap banten sesuai dengan proses pemeriksaan yang sangat ketat. Ada empat sarat yang mutlak untuk mendapat wdp atau wtp dan banten belum memenuhi pwrsyaratan tersebut”
