SERANG – bantencom- Para ulama yang tergabung dalam
Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Banten, Selasa (1/9), menemui Deputi I dan Deputi V Menkopolhukam di Jakarta.
Ketua MPS Banten KH Matin Syarkowi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ulama menyampaikan situasi politik di Banten pasca pernyataan Gubernur Rano Karno yang hendak memberhentikan Sekda Pemprov Banten Kurdi Matin.
“Kami sampaikan bahwa pernyataan Rano itu memicu kegaduhan politik di Banten. Dan itu tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yang mengutamakan stabilitas demi terwujudnya spirit kerja,” kata KH Matin, usai pertemuan.
Para kyai mempertanyakan apakah proses dan surat usulan Rano memberhentikan Kurdi sudah sesuai aturan atau belum. “Apakah pernah Kurdi diklarifikasi terkait kinerjanya selama ini. Apakah Rano berhasil membuktikan aturan mana yang dilanggar Kurdi dalam kapasitasnya sebagai Sekda? Jika alasannya adalah video youtube, maka itu tak bisa dibenarkan karena kasus itu kini sedang ditangani Polda Banten, dan bahkan si pembuat videonya sudah mengakui bahwa video itu berisi fitnah,” kata Matin.
MPS, kata Matin, meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan gegabah dalam menyikapi perkembangan politik di Banten. “Kami yakin Presiden punya peetimbangan matang dan komprehensif terkait hal itu,” kata Matin.
Kepada jajaran Menkopolhukam, MPS Banten menitipkan sepucuk surat kepada Presiden yang ditembuskan kepada Sekretariat Negara.
