Serang, bantencom – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten H.Rano Karno,S.IP,Sekretaris Daerah Ir.Muhadi,MSP , para Kepala Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten,forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten dalam rangka rapat paripurna istimewa menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
mereka menyaksikan langsung melalui siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) dari Ruang Paripurna DPRD,KP3B-Curug- Kota Serang, Jumat (15/8/2014). Pidato kenegaraan presiden ini merupakan agenda tahunan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2014.
Presiden berpidato di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta. Seperti biasanya, pidato ini digelar sebelum melakukan upacara bendera peringatan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus.
Dalam Pidatonya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyomo mengatakan selama satu dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia.Pertama, kita dapat menjaga stabilitas dan kondisi makro-ekonomi yang relatif baik, walaupun bangsa kita terus diterpa cobaan, apakah itu dalam bentuk bencana alam maupun krisis moneter global utamanya pada ahun 2008. Kedua, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif
tinggi. Pada periode tahun 2009-2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9 persen.
Kebijakan pro-rakyat ini tidak dilakukan secara acak dan setengah hati, namun secara terencana, sistematis dan total. Pelaksanaan PNPM Mandiri, misalnya, mengalami perkembang-an pesat dan saat ini setidaknya lebih dari seperempat penduduk Indonesia – sekitar 60 juta jiwa , baik di perdesaan maupun di perkotaan telah menikmati manfaat dari program ini, serta menjalani kehidupan ekonomi yang lebih mandiri.
Di ribuan lokasi program PNPM, rakyat menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang ingin di-lakukannya, menentukan anggaran yang dibutuhkan dari dana PNPM dan mempertanggung-jawabkannya secara akuntabel .Ini adalah contoh konkrit dimana kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat benar-benar dapat secara riil mengubah nasib rakyat kita.
Pemerintah juga terus menggiatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat akses finansial adalah salah satu senjata paling ampuh melawan kemiskinan. Kita ingin agar program ini semakin diperluas dan mudah diakses rakyat.
Program lain untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah Program Keluarga Harapan.Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui pendidikan dan kesehatan, pada kelompok masyarakat sangat miskin. Lebih dari 3 juta keluarga sangat miskin di 318 kabupaten dan kota telah terbantu oleh program ini.
Satu hal yang menggembirakan kita semua, di akhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua ini, melalui dukung-an penuh wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI, telah diundangkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, dana yang akan diterima setiap desa diperkirakan rata-rata akan mencapai sekitar satu miliar rupiah per tahun.Ini adalah suatu kebijakan nyata yang bila dilakukan dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang akuntabel, akan dapat mendorong peningkat-an produktifitas di 72.944 desa di seluruh Indonesia.
(ridwan)
