SERANG- bantencom- Usul pencopotan Sekda Banten Kurdi Matin oleh Gubernur Rano Karno dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap birokrasi dan aparatur sipil negara. Hal ini mengingat pemecatan Kurdi Matin dinilai tidak sesuai prosedur dan berbau politis.
Hal ini disampaikan aktivis Komite Gerakan Kawal (tegak) demokrasi Agus muslim, menyikapi langkah rano karno.
“Seingat kami Kurdi Matin menjadi sekda itu melalui proses seleksi panjang sesuai ketentuan undang-undang aparatur sipil negara. pengangkatan dan pemberhentiannya pun di atur undang undang,” ujar Agus.
Ditambahkan, usul pencopotan yang sewenang-wenang seperti cara yang dilakukan Rano merupakan bentuk pengangkangan terhadap undang undang.
“Ini namanya menghina birokrasi. wong orang ga salah dan belum tentu bersalah kok diusulkan dipecat. sekda itu jabatan karir tertinggi bagi aparatur sipil negara di daerah, lah kok dikoyak koyak seenaknya. ini petanda Rano sebagai gubernur tidak bisa memberikan jaminan kepastian karir bagi aparaturnya,” tandas aktivis pemuda ini.
Agus menduga usul pencopotan ini lebih bernuansa politis menjelang pemilihan gubernur 2017 mendatang, “Mungkin karena Rano mau nyalon lagi, dan Kurdi dianggap penghalang. Rano mungkin butuh sekda yang manut manut saja ke dia,” ujar Agus.
Hal lain yang membuat Rano tampak percaya diri memecat Kurdi, menurut Agus, karena jalur politik PDIP yang kini menjadi partai penguasa.
“Kondisi seperti ini lebih tidak sehat dari periode sebelumnya. karena Kurdi punya komitmen melakukan reformasi di banyak aspek di pemprov banten,” tegasnya. (EZ)
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss…!
