Serang, bantencom – Sekali lagi, melalui menterinya, pemerintahan Jokowi-JK menyetujui adanya revisi Undang-undang (UU) KPK yang akan melahirkan Dewan Pengawas.
“Pemerintah akan setuju sepanjang revisi tersebut ditujukan untuk memperkuat badan tersebut (KPK), bukan untuk memperlemah,” kata Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, saat ditemui di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten, Senin (29/02/2016).
Dalam revisi UU KPK tersebut, salah satu tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pemantauan dan bisa menegur pimpinan komisi anti rasuah jika terjadi pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga diharapkan, komisi anti rasuah dapat semakin kuat dalam memberantas koruptor.
“Anggota Dewan Pengawas di pilih langsung oleh Presiden, bukan dari DPR,” tegasnya.
