Jakarta, bantencom – Proyek reklamasi teluk Jakarta menjadi sorotan saat KPK berhasil menangkap anggota DPRD DKI M.Sanusi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerima suap dari pengusaha Agung Podomoro selaku pengembang mega proyek tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Sanusi bersama Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja dan Personal Assistant di PT APLN Trinanda Prihantoro dijadikan tersangka kasus dugaan suap pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi.
Dua Raperda itu yakni, pertama, Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi DKI Jakarta 2015-2035. Kedua, Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis (RKTRKS) Pantai Jakarta Utara.
Ariesman memberikan suap melalui Trinanda kepada Sanusi dengan total Rp2 miliar. Saat operasi tangkap tangan (OTT) Kamis 31 Maret 2016 malam tim KPK menyita uang sejumlah Rp1,140 miliar.
Rp140 juta dari uang tadi merupakan sisa dari Rp1 miliar penerimaan pertama pada Senin 28 Maret. Saat penggeledahan di ruang Sanusi penyidik menyita uang Rp850 juta, Jumat 1 April 2016 malam hingga Sabtu dini hari.
KPK juga sudah mencekal enam orang terkait kasus dugaan suap ini. Mereka yakni, tersangka Ariesman dengan lima saksi, pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Sekretaris Direktur PT APLN Berlian Kusuma, dan pegawai PT APLN Geri Prasetya, Sunny Tanuwidjaja (staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok), dan Direktur PT Agung Sedayu Gruop sekaligus anak Aguan, Richard Halim Kusuma.
Sementara Gede Pasek Suardika, anggota DPD RI asal Bali mengaku iri kepada Jakarta karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa membongkar kasus suap anggota DPRD DKI terkait reklamasi Teluk Jakarta.
Pasek berharap KPK juga turut tangan untuk menyelidiki kemungkinan hal serupa untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali.
“Adanya mega skandal reklamasi Jakarta telah meyakini banyak orang di Bali bahwa itu sebangun,” kata Gede Pasek Suardika kepada wartawan, Sabtu (9/4/2016).
“Saya terus terang iri juga melihat KPK gencar di reklamasi Jakarta tetapi di reklamasi Teluk Benoa malah seperti tidak dijadikan fokus. Padahal pernyataan lebih Rp 1 triliun dikeluarkan investor adalah pintu awal untuk menginvestigasinya,” tambahnya.
Dari nilai yang sangat besar bahkan sebelum proyek dijalankan, menurut dia bisa jadi terkait dengan ranah kebijakan.
“Proyek belum jalan sudah habis segitu, berarti itu pasti berada di ranah kebijakan yang bisa diubah-ubah oleh pemegang kewenangan,” ujarnya.
“Saya dan mayoritas orang Bali merindukan KPK bisa juga melebarkan sayapnya ke reklamasi Teluk Benoa,” tegasnya. (Rid)
