SERANG,- Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Evaluasi Triwulan IV Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 bersama OPD Mitra Komisi I bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Banten, Kamis (07/11/2024).
Selain membahas evaluasi terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rapat juga turut membahas program kerja serta anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat evaluasi dengan beberapa agenda tersebut dihadiri oleh diantaranya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten, serta Komisi Informasi Provinsi Banten.
Turut hadir dalam rapat ini pimpinan dan anggota Komisi I yakni Wakil Ketua Komisi I H. Muhammad Faizal, Sekretaris Komisi I H. Umar Bin Barmawi, anggota Komisi I H. Ade Awaludin, H. Madsuri, dr. Hj. Shinta Wishnu Wardhani, Agus Sopian, Eka Widya Lestari, Agus Maulana, dan Michael Eka Sugiharto.
Lebih lanjut, masing-masing OPD kemudian menyampaikan laporannya terkait pelaksanaan program-program kerja sepanjang Tahun Anggaran 2024.
Salah satunya yakni Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Zulfikar yang menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan beberapa program kerja diantaranya memberikan pelatihan bagi masyarakat, LSM, dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten mengenai standar layanan keterbukaan informasi dan tata cara pengajuan permohonan informasi publik.
Ia juga menerangkan bahwa pihaknya telah melaksanakan beberapa program kerja namun kerap kali terkendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak informasi.
“Banyak masyarakat yang masih belum memahami tata cara pengajuan informasi publik atau hak mereka terhadap informasi sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi informasi publik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal mengapresiasi atas upaya yang telah dicapai oleh OPD mitra Komisi I serta menghimbau agar OPD dalam menyosialisasikan programnya dapat turun langsung ke semua elemen masyarakat dan tidak hanya kalangan tertentu saja.
“Keterbukaan informasi ini sebaiknya tidak hanya disosialisasikan ke masyarakat tertentu saja seperti mahasiswa dan sebagainya, namun saya berharap edukasi informasi publik juga bisa disosialisasikan ke masyarakat daerah pemilihan di semua elemen masyarakat,” ucapnya.
Di samping itu, ia juga berharap bahwa setiap OPD Provinsi Banten perlu pencapaian yang efektif, efisien, dan tepat sasaran terutama pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran, kami berharap agar setiap OPD yang berada di bawah pengawasan Komisi I memastikan anggaran yang tersisa hingga akhir tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta penggunaan APBD ini harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Banten,” tuturnya. (ADV)
