Jakarta, bantencom – Pelaku usaha di sektor pariwisata mengeluhkan kenaikan tarif tenaga listrik yang dinilai memberatkan, padahal kemajuan pariwisata di Tanah Air juga tidak terlepas dari energi.
“Kalau kita bicara pariwisata maka energi tidak bisa dilepas. Sekarang kita mengalami kenaikan. Untuk tahun ini saja 30 persen PLN menaikan energi. Itu sangat memberatkan para pemain pariwisata,” kata John Mahdi dari Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), Minggu (8/6/2014).
Seperti diketahui, pemerintah dalam waktu dekat mewacanakan untuk menaikan tarif listrik diantaranya untuk golongan rumah tangga berdaya 1.300, 2.200, 3.500, hingga 5.000 volt ampere (VA), golongan pemerintah P-2 atau 2 atau di atas 200 kVA, industri I-3 non-go public dan golongan penerangan jalan umum P-3.
Ditambahkan industri pariwisata juga tidak terlepas dari akses infrastruktur pariwisata, konektivitas ke daerah tujuan pariwisata dan aksesibilitas.
Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014, pelaku pariwisata menyampaikan beberapa pesan kepada pemerintahan baru yaitu pertama, reformasi di kabinet. Presiden mendatang, kata John harus menunjuk menteri dari kalangan profesional, tidak berasal dari partai politik. Kedua adalah reformasi birokrasi.
“Biang keladi adalah masalah leadership, tidak lain masalah kabinet dan DPR. Kita menghadapi kenyataan. Sistem birokrasi kita yang tidak bisa mengkoordinasikan kepada Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.
Ketiga menggenjot infrastruktur, penegakan hukum sehingga tercipta reformasi hukum yang berkelanjutan dan sektor perbankan.
“Sektor perbankan, dimana pun di dunia ini peran pasar modal besar. Pembangunan di Amerika tidak lepas dari pasar modal. Perbankan di Amerika ketat dalam memberikan kredit. Dengan lima usulan kami maka akan menjadi solusi,” tegasnya
bc4
