Serang, bantencom – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta, merasa bingung dengan konsep Revolusi Mental Jokowi yang berkeinginan membenahi sistem pemerintahan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
“Saya baca di media, Menteri Yuddy (Chrisnandy), mengkritik kita (Pemprov Banten) ada penurunan kinerja, katanya harus membuat revolusi. Revolusi apa lagi yang harus kita lakukan agar pemerintahan baik,” kata Sekda Banten, Ranta Soeharta, saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pergub Nomor 71 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Banten tahun 2016 di Ballroom Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Banten, Senin (25/01/2016).
Dimana, menurut Yuddy Chrisnandy yang menjabat sebagai Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), menilai akuntabilitas kinerja Provinsi Banten kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 58,25 pada tahun 2014 menjadi 51,72 di tahun 2015.
Sekda Banten, Ranta Soeharta, sebagai pembina tertinggi aparatus sipil negara dilingkup Pemprov Banten merasa kecolongan dengan penilaian sang menteri.
“Menurut saya tidak ada alasan SKPD tidak membaca renja (Rencana Kerja) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kalau kepala dinas gak tahu, mau kerja apa?? pantes apabila TKS nya yang membuat program,” terangnya.
Bahkan, Ranta pun meminta agar seluruh kepala dinas bekerja dibawah perintahnya agar Pemprov Banten tak lagi meraih predikat desclaimer untuk ke tiga kalinya.
“Kalau kita mau WTP dan WDP, BPK kita. Setelah sosialisasi ini, saya masih ada urusan (dengan setiap SKPD),” tegasnya.
